Lima Puluh Kota, Rabu, 14 Mei 2025 – Kepolisian Resor (Polres) 50 Kota melaksanakan pengamanan aksi penyampaian aspirasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Generasi Indonesia Bersih (LSM-GIB) di Kantor Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota. 

Kegiatan ini berlangsung tertib dan damai, dengan pengamanan ketat dari personel Polres untuk memastikan situasi tetap kondusif. Penyampaian aspirasi dilakukan oleh jajaran Dewan Pimpinan Pusat LSM-GIB terkait sejumlah isu strategis dan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam petisinya, LSM-GIB menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Bupati H. Safri dan Wakil Bupati Ahlul Badrito Resha, S.H, namun juga menyampaikan sejumlah kritik dan tuntutan. Beberapa poin penting dari aspirasi yang disampaikan antara lain:

Evaluasi kinerja seratus hari pemerintahan yang dinilai belum menunjukkan terobosan signifikan, hanya kegiatan seremonial yang menghabiskan anggaran.

Dorongan pengisian jabatan kosong, evaluasi jabatan strategis seperti Sekda dan Kepala Dinas Sosial yang dianggap kurang kapabel.

Koordinasi mengenai kelangkaan BBM, pupuk bersubsidi, dan rokok ilegal, serta indikasi keterlibatan oknum aparat dan TNI dalam distribusi ilegal.

Permintaan penertiban proyek pengadaan pakaian sekolah di Dinas Pendidikan yang diindikasikan melibatkan oknum kejaksaan.

Evaluasi jabatan kepala puskesmas dan peningkatan pelayanan UGD selama 24 jam.

Penolakan tegas terhadap jual beli jabatan dan rencana pembelian kendaraan dinas pimpinan DPRD.

Penertiban objek wisata dari praktik pungli dan peredaran narkoba.

Komitmen LSM-GIB mengawal pemerintahan selama lima tahun ke depan agar tetap solid dan tidak terpecah seperti periode sebelumnya.

Petisi ditandatangani langsung oleh Ketua Umum LSM-GIB, Tedy Sutendi, SH, MH, dan Sekretaris Jenderal, Jondrisman Dt. Putiah Nan Sati, dengan harapan besar agar aspirasi mereka mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.

Polres Lima Puluh Kota mengapresiasi pelaksanaan penyampaian aspirasi yang berjalan aman dan damai, serta terus mengimbau masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum secara tertib sesuai aturan hukum yang berlaku.